Pada akhir Februari 2026, Zimbabwe memutuskan untuk keluar dari kesepakatan pendanaan kesehatan senilai $367 juta yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah Zimbabwe menolak ketentuan yang mengharuskan akses luas bagi AS terhadap data kesehatan sensitif negara tersebut. Program lima tahun itu awalnya dipresentasikan sebagai dukungan untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan persiapan epidemi.
Namun, ketentuan yang diajukan mengharuskan Zimbabwe untuk berbagi intelijen kesehatan nasional secara ekstensif, termasuk data surveilans epidemiologis dan sampel patogen. Di sisi lain, tidak ada jaminan yang mengikat bahwa Zimbabwe akan mendapatkan akses yang adil terhadap teknologi medis yang dikembangkan dari data tersebut. Harare menyebut proposal itu sebagai ‘pertukaran yang tidak setara’, dan memperingatkan bahwa Zimbabwe berisiko hanya menjadi penyedia ‘bahan mentah untuk penemuan ilmiah’, sementara manfaat yang dihasilkan akan tetap terkonsentrasi di AS dan perusahaan farmasi global.
Fenomena ini sangat mengkhawatirkan, dengan banyak kritik yang menyebutnya sebagai ekstraktivisme biomedis. Ini adalah gabungan beracun dari praktik penelitian yang eksploitatif dan pemikiran kolonial yang memperkuat dominasi Barat. Sebuah contoh lain datang dari Lusaka, di mana pejabat dan organisasi masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran terkait kemitraan kesehatan AS-Zambia yang diusulkan, yang bernilai lebih dari $1 miliar selama lima tahun. Draf kesepakatan tersebut mengharuskan Zambia untuk menyetor sekitar $340 juta sebagai co-financing domestik, sekaligus memberikan akses luas bagi AS terhadap data kesehatan nasional dan pengaturan berbagi patogen.
Salah satu ketentuan yang kontroversial adalah kesepakatan tersebut dapat dibatalkan jika Zambia gagal menyelesaikan kesepakatan bilateral terpisah dengan Washington terkait mineral seperti tembaga dan kobalt. Kenya juga memberikan sinyal peringatan yang ketiga, di mana Pengadilan Tinggi negara tersebut menangguhkan kesepakatan serupa senilai $2,5 miliar pada bulan Desember lalu setelah tantangan hukum yang menyatakan bahwa kesepakatan itu dapat mengekspos data kesehatan sensitif tanpa perlindungan yang memadai menurut Undang-Undang Perlindungan Data Kenya.
Ketiga sengketa di Harare, Lusaka, dan Nairobi menunjukkan pola yang lebih luas. Mereka terjadi di tengah jaringan perjanjian kesehatan global bilateral yang semakin meluas yang sedang dinegosiasikan Washington di seluruh Afrika, di bawah strategi ‘America First Global Health Strategy’. Menurut pemantauan oleh Kaiser Family Foundation, sebuah organisasi riset kebijakan kesehatan independen yang berbasis di AS, Amerika Serikat telah menandatangani lebih dari 20 nota kesepahaman dengan pemerintah Afrika, dengan jadwal pelaksanaan yang berjalan dari 2026 hingga 2030 dan total komitmen mendekati $20 miliar.
Banyak dari dana tersebut diharapkan berasal dari pemerintah Afrika sendiri, memungkinkan Washington memasarkan model sebagai kemitraan sambil memperdalam ketidakseimbangan, tekanan fiskal, dan ketergantungan. Setidaknya 17 negara Afrika telah menyelesaikan kesepakatan serupa, banyak di antaranya dengan anggaran kesehatan yang rapuh dan sedikit daya tawar.
Perjanjian ini membiayai program-program melawan HIV/AIDS, tuberkulosis, Ebola, dan malaria, sekaligus memperkuat sistem surveilans penyakit, kapasitas laboratorium, dan persiapan wabah. Meskipun demikian, mereka secara tajam menggeser kekuasaan tawar kepada Washington. Misalnya, di Nigeria, pendanaan tersebut bergantung pada komitmen Abuja untuk ‘memprioritaskan perlindungan populasi Kristen dari kekerasan’.
Di tengah berbagai ketegangan ini, kontroversi utama terletak pada harapan AS akan imbalan: data kesehatan dan sampel patogen. Di era bioteknologi dan persiapan pandemi, informasi ini memberi daya pada bioekonomi global, yang mendukung platform vaksin, paten farmasi, dan penemuan obat berbasis kecerdasan buatan. Data biologis kini telah menjadi sama berharga secara strategisnya dengan minyak, mineral, atau tanah jarang.