Pada Senin, 10 Maret 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengisyaratkan bahwa pemerintahannya masih mengejar rencana untuk menggulingkan pemerintahan Kuba. Ini terjadi di tengah konflik yang berkepanjangan antara AS dan Iran. Menurut laporan dari kantor berita Reuters, Trump menyebutkan bahwa Departemen Luar Negeri AS masih fokus pada situasi di Kuba, di mana rencana dari Gedung Putih mungkin termasuk “pengambilalihan bersahabat” terhadap pulau tersebut.
Dampak Krisis Energi di Kuba
Dalam keterangannya di Florida, Trump menyatakan bahwa Sekretaris Negara AS Marco Rubio sedang “menangani” masalah Kuba. “Dia sedang menangani [situasi ini], dan mungkin ini adalah pengambilalihan bersahabat, mungkin juga tidak. Tidak ada bedanya karena mereka sudah terpuruk… seperti yang mereka katakan, hanya sisa-sisa. Mereka tidak memiliki energi, mereka tidak punya uang,” ujar Trump.
Sejak Januari lalu, Kuba memang mengalami krisis energi yang parah setelah pasukan AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan menghentikan ekspor bahan bakar dari Caracas ke Havana. Hal ini membuat Kuba terputus dari salah satu sekutunya dan sumber utama minyak bagi ekonominya.
Ancaman Ekonomi dan Negosiasi
Pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa Kuba menghadapi kemungkinan kolaps ekonomi dan pemerintahnya siap untuk bernegosiasi dengan Washington. Trump juga menegaskan bahwa pemerintah Kuba siap untuk “jatuh” dan para pemimpin mereka ingin “mencapai kesepakatan” dengan AS, seperti dilaporkan NBC News. Namun, Kuba membantah adanya laporan mengenai pembicaraan tingkat tinggi, meskipun tidak secara langsung menolak laporan media AS tentang “pembicaraan informal” antara Raul Guillermo Rodriguez Castro, cucu mantan Presiden Kuba Raul Castro, dengan pejabat AS.
Sejarah Ketegangan AS-Kuba
Kuba telah menjadi target perhatian AS selama beberapa dekade terakhir. Namun, Trump adalah presiden AS pertama sejak Perang Dingin yang secara terbuka membahas dan mengejar perubahan pemerintahan di Havana. Serangan Trump terhadap Venezuela dan Kuba sejalan dengan kebangkitan “Doktrin Monroe” yang menekankan bahwa belahan Barat seharusnya hanya berada di bawah pengaruh AS dan bukan kekuatan asing lainnya.
Trump pertama kali mengemukakan gagasan tentang “pengambilalihan bersahabat” Kuba pada bulan Februari dan kini ancamannya tampak semakin mendalam seiring dengan kondisi krisis yang melanda negara tersebut. Mempertimbangkan latar belakang ini, penting bagi kita untuk memahami dampak lebih lanjut dari kebijakan luar negeri AS terhadap stabilitas Kuba dan hubungan internasional di kawasan tersebut.
Kesimpulan
Dengan situasi yang terus berkembang, langkah-langkah yang diambil oleh Trump dan pemerintahannya akan menjadi faktor kunci dalam menentukan masa depan Kuba. Apakah ancaman ini akan berujung pada pengambilalihan bersahabat atau malah memperburuk keadaan, hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, perhatian dunia kini tertuju pada pulau yang pernah menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni AS ini.